PALEMBANG – Aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia di kantor Gubernur Sumatera Selatan memanas pada Jumat (2/10/2026). Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kesehatan akibat kabut asap.
Dalam aksi tersebut, massa sempat memaksa masuk ke halaman kantor gubernur. Terjadi dorong-mendorong dengan petugas pengamanan hingga akhirnya pintu pagar roboh.
Tuntutan Massa
Koordinator lapangan Gencar Indonesia, Sukma Hidayat, menyatakan sejumlah tuntutan telah disampaikan. Salah satunya meminta Pemprov Sumsel menggunakan diskresi terhadap anggaran bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar yang dialokasikan untuk penanganan karhutla (dari total Rp100 miliar untuk Sumsel).
Mereka menilai anggaran tersebut seharusnya bisa langsung digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak kesehatan masyarakat, bukan hanya pemadaman api. Massa juga menuntut agar masyarakat yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap tidak dibebani biaya pengobatan.
Menurut massa, sudah ada ribuan balita yang menderita ISPA akibat paparan asap.
Respons Pemerintah Provinsi
Asisten II Setda Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Basyaruddin, memastikan seluruh tuntutan massa akan diteruskan kepada pimpinan Pemprov Sumsel.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan akan turun langsung ke lapangan pada Sabtu atau Minggu (3-4 Oktober 2026) ke daerah rawan karhutla, termasuk Ogan Komering Ilir (OKI). Kunjungan tersebut bertujuan memberi semangat kepada masyarakat dan petugas pemadam, sekaligus mengantisipasi perluasan kebakaran.
Deru juga telah menginstruksikan bupati dan wali kota untuk membuka pelayanan kesehatan 24 jam di titik-titik rawan. Ia menjamin pengobatan pasien ISPA akibat kabut asap tidak dipungut biaya. Jika ada masyarakat yang ditagih biaya pengobatan, diharapkan segera melapor ke Pemprov Sumsel atau Dinas Kesehatan.
“Masyarakat yang terdampak ISPA datang ke layanan kesehatan dan tidak dipungut biaya. Bahkan kalau ada yang sampai memungut biaya, laporkan ke Pemprov,” tegas Herman Deru.
Aksi ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan karhutla yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan berdampak langsung pada kesehatan warga Sumatera Selatan.
